SESI 5

Pada sesi ini siswa akan belajar Proses Penegakan HAM di Indonesia

Untuk menegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan cara-cara antara lain:

  1. 1.        Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perorangan atua masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan atau masyarakat.

Yang termasuk HAM berat adalah:

  1. Kejahatan genoicide adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara:
    1. Membunuh anggota kelompok
    2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
    3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
    4. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain.
    5. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Perkara pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa, penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penagkapan, kecuali tertangkap tangan. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran Ham yang berat dilakukan oleh Komnas HAM.

  1. 2.        Pelaksanaan Penegakan HAM dalam Masyarakat, Bagsa, dan Negara

Dalam masayrakat perlu ditegakan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga masyarakat. Apabila terdapat permasalahan dalam masyarakat, hendaknya cara yang diterapkan dalam mengatasinya dengan mengutamakan kekeluargaan dan komunikasi yang intensif. Sehingga tidak terjadi eigenrichting atau main hakim sendiri.

`Pengadilan HAM ad hoc berada di lingkungan Pengadilan Umum. Untuk pertama kali pada saat UU ini berlaku dibentuk Pengadilan HAM di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Makasar. UU tentang Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000 ini diundangkan tanggal 23 November 2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 208.

  1. 3.        Pelaksanaan Pengadilan HAM

Misalnya dalam kasus penjatuhan hukuman terhadap AKBP Hulman Goultom, mantan Kapolres Dili di jatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Ad Hoc, Jakpus. Dimana terdakwa dinilai terbukti tidak melakukan pencegahan dan gagal melakukan pengendalian terhadap penyerangan yang dilakukan massa pro integrasi pada sebelum dan sesudah jejak pendapat di Timor Timur.

    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: